KAMIL WAHYUDI SH
Probolinggo - Beberapa petani di Kabupaten Probolinggo mengeluhkan bahwa data mereka telah terhapus dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat membeli pupuk subsidi yang seharusnya mereka terima.
Karena untuk mendapatkan pupuk subsidi, bukan hanya sekadar dengan membawa KTP saja, namun mereka harus terdaftar di Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), jika tidak terdaftar maka petani tersebut tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi.
Menurut salah satu petani SY asal Sumberan Besuk, datanya telah terhapus tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan kesulitan untuk beli pupuk subsidi.
"Saya tidak tahu mengapa data saya terhapus. Kemarin di 2024 daftar nama saya di e-RDKK ada, tapi di tahun 2025 nama saya sudah tidak ada, padahal sawah saya masih ada dan produktif sampai saat ini, " kata petani tersebut.
Kondisi ini telah menyebabkan petani-petani tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha pertanian mereka. Mereka tidak dapat membeli pupuk subsidi yang seharusnya mereka terima, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pupuk non subsidi.
Hal serupa terjadi kepada salah satu petani asal Sidorejo Kotaanyar MN, yang daftar namanya juga terhapus di e-RDKK.
“Saya taunya terhapus ketika mau beli pupuk subsidi ditolak karena tidak ada nama saya, padahal tahun kemarin nama saya masih ada, di tahun 2025 nama saya sudah tidak ada di e-RDKK, saya sempat marah kepada kiosnya, saya kira kiosnya yang menghapus, ” ucapnya.
Menurut Penyuluh Pertanian biasanya kalau nama hilang itu memang dari (SIMLUHTAN) Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian, jadi kios tidak bisa disalahkan. Dan bisa jadi karena terjadi doble atau (NOP) Nomor Objek Pajak sama SPPT nya jadi ditolak oleh sistem.
Dinas terkait diharapkan untuk segera menangani masalah ini dan memastikan bahwa data petani-petani tersebut dapat dipulihkan. Karena yang terhapus betul-betul petani yang membutuhkan pupuk subsidi.
"Kami berharap Pemerintah, Dinas Pertanian dan Panitia Kerja (PANJA) yang dibentuk oleh DPR Kabupaten dapat segera menangani masalah ini dan memastikan bahwa nama kami terdaftar lagi, bukan hanya itu, tapi juga bagi petani yang sama sekali belum terdaftar di sistem e-RDKK tolong juga diperhatikan, " kata MN.
Sementara itu, Menurut kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Arif Kurniadi SP, MM, memberikan penjelasan. Memang ada beberapa laporan kejadian seperti itu.
Penyebabnya antara lain :
1. Nomor Induk Kepegawaian (NIK) tidak padan. Biasanya hal itu terjadi jika dilakukan input ulang KTP karena hilang, rusak, dll, oleh petugas (desa, kecamatan atau bahkan Dukcapil). Salah input 1 huruf atau 1 titik saja sudah tidak padan sehingga tertolak sistem;
2. Pada saat pendataan oleh kelompok tani, mungkin ada syarat yg tidak terpenuhi, misalnya tidak melampirkan SPT lahan, sehingga tidak diinput ke sistem;
3. Beberapa kasus terjadi karena sistem e-RDKK menghapus sendiri beberapa data, yang ini kami tidak tahu penyebabnya meskipun sudah kami konfirmasi ke Kementerian Pertanian.
4. Ada 1 lagi kasus yang juga terjadi, yaitu ada 1 orang yang memiliki beberapa lahan yang terdaftar atas nama 1 orang, bahkan tersebar di beberapa tempat. Nah jika lahan yang didaftarkan tersebut lebih dari 2 (dua) hektar, maka sistem akan otomatis menghapus data atas nama orang tersebut. Karena batas luas lahan yg boleh menerima pupuk subsidi maksimal 2 Ha.
"Agar dapat terdata lagi, segera sampaikan ke PPL setempat di BPP, sehingga pada saat ada pembukaan input e-RDKK lagi, data tersebut dapat dimasukkan kembali, ".
Achmad Sarjono 
Tony Rosyid 
Updates. 
Heri Purwanto 
